MK: Negara Perlu Teguhkan Tanggung Jawab terhadap Pendidikan

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengungkapkan keprihatinannya terhadap kecenderungan negara untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Saldi menyoroti biaya yang semakin tinggi bagi mahasiswa, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang bisa mencapai angka yang sangat mahal.

 Biaya Pendidikan Tinggi

Saldi mencontohkan bahwa biaya UKT di perguruan tinggi bisa mencapai Rp 50 juta per semester, sementara IPI bahkan bisa mencapai Rp 300 juta. Hal ini, menurutnya, membuat pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau oleh orang-orang dari kalangan miskin. Dia menyatakan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi negara untuk menegakkan kewajiban menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua warga negara.

 Refleksi terhadap Kebijakan Pendidikan

Sidang tersebut juga menjadi kesempatan bagi MK untuk merefleksikan apakah negara telah mengelola anggaran pendidikan dengan benar. Saldi menegaskan bahwa meskipun uji materi saat ini berkaitan dengan pendidikan dasar, hal ini juga mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap sistem pendidikan yang sedang mengalami kemunduran di Indonesia.

 Tanggung Jawab Orangtua dan Peserta Didik

Saldi mengingatkan bahwa dahulu siswa tidak perlu membeli buku atau seragam mahal untuk bisa bersekolah. Namun, saat ini semua biaya tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik dan orangtuanya. Dia menekankan pentingnya untuk meninjau kembali konstitusi anggaran pendidikan yang mensyaratkan alokasi minimal 20% untuk pendidikan dasar sembilan tahun.

Baca juga :  Cara Mengecek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

 Masa Depan Pendidikan yang Terjangkau

Meskipun menggratiskan sepenuhnya pendidikan dasar mungkin sulit diimplementasikan, Saldi menyatakan bahwa paling tidak biaya-biaya tertentu seperti buku dan kebutuhan dasar harus diambil alih oleh negara. Ini dianggapnya sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa semua anak-anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang layak.

Pernyataan dari MK ini menggarisbawahi pentingnya untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional dalam mengelola sistem pendidikan negara. Langkah-langkah selanjutnya akan melibatkan proses evaluasi mendalam terhadap kebijakan pendidikan serta upaya untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.