Melihat Anggaran Pendidikan 2024 di Tengah Kontroversi UKT
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengumumkan akan mengevaluasi kasus kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah menimbulkan kontroversi di beberapa universitas. Nadiem menegaskan bahwa evaluasi akan difokuskan pada kenaikan yang dianggap tidak wajar.
Selain itu, Nadiem juga berjanji untuk memastikan bahwa proses naik banding bagi mahasiswa yang merasa tidak tepat dengan kategori UKT yang ditetapkan akan berjalan dengan lancar. Langkah-langkah ini diambil untuk melindungi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat mereka secara tertib.
Sementara itu, dalam konteks anggaran pendidikan tahun 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 665 triliun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Anggaran tersebut merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan.
Detail alokasi anggaran mencakup berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru non-PNS. Selain itu, dana juga dialokasikan melalui transfer ke daerah untuk program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan yang sebesar itu untuk program-program apa. Dede menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui secara jelas fungsi dari anggaran pendidikan.
Baca juga : Pernyataan Kemendikbudristek: Orang Miskin Tidak Bisa Kuliah?
Dalam konteks ini, pernyataan Nadiem bahwa kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru juga menjadi sorotan. Penegasannya bahwa langkah ini tidak berdampak pada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan tinggi di perguruan tinggi penting untuk disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi terhadap kenaikan UKT serta keterbukaan terkait penggunaan anggaran pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
