Kurangnya Akses Pendidikan, Jutaan Anak Indonesia Tak Sekolah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru-baru ini meluncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Peta jalan ini menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan, memaparkan arah kebijakan pemerintah ke depannya dalam sektor pendidikan, dan menggambarkan berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia.

 Ragam Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Peta Jalan Pendidikan Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia masih sangat tidak merata. Beberapa masalah mencolok meliputi:

– Keterbatasan Satuan Pendidikan: Terdapat 29.830 desa dan kelurahan yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), atau Bustanul Atfal (BA). Selain itu, ada 302 kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan 727 kecamatan yang tidak mempunyai Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Madrasah Aliyah (MA).

– Akses Internet dan Listrik: Masih banyak satuan pendidikan yang kekurangan akses internet dan listrik. Sekitar 27.650 atau 10,03% satuan pendidikan tidak memiliki akses internet, sementara 3.323 atau 1,21% satuan pendidikan tidak memiliki akses listrik. Keterbatasan ini menghambat penerapan pembelajaran digital, yang semakin penting di era modern ini.

– Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah: Meskipun ada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang SMA/sederajat dari kelompok 20% penduduk termiskin—dari 34,82% pada 2010 menjadi 75,89% pada 2023—masih terdapat 1.377.854 anak dari kelompok 25% termiskin yang tidak bersekolah. Secara keseluruhan, jumlah anak usia 6-18 tahun yang tidak bersekolah mencapai 4,2 juta. Dari angka tersebut, 3,2 juta anak sudah tidak bersekolah sebelumnya, 0,5 juta anak tidak pernah bersekolah, dan 0,5 juta anak putus sekolah pada tahun ajaran ini.

 Masalah Lintas Sektor yang Dihadapi Anak

Pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi anak-anak di Indonesia. Beberapa isu lintas sektor yang menjadi penyebab anak tidak bersekolah antara lain:

– Anak di Daerah Khusus: Banyak anak di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak.

– Anak Penyandang Disabilitas: Mereka sering menghadapi stigma dan kurangnya fasilitas yang memadai.

– Pekerja Anak: Tekanan ekonomi membuat banyak anak terpaksa bekerja alih-alih bersekolah.

– Anak Telantar: Anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal tetap berisiko tinggi untuk tidak bersekolah.

– Anak Korban Kekerasan dan Perkawinan Anak: Situasi ini menghambat pendidikan dan perkembangan mereka.

– Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Jalanan: Banyak yang terjebak dalam masalah sosial ini akibat kurangnya pendidikan dan dukungan.

 Pendidikan Nonformal dan Lingkungan yang Kurang Kondusif

Meskipun pendidikan nonformal dapat menjadi alternatif, masih banyak layanan pendidikan nonformal yang belum terakreditasi. Sekitar 55,20% Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak memiliki akreditasi, yang menurunkan kualitas pendidikan alternatif ini.

Lingkungan sekitar anak juga berkontribusi besar terhadap masalah sosial yang mereka hadapi. Ketidakstabilan sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya dukungan dari keluarga serta lingkungan dapat menghambat perkembangan anak. Hal ini sering kali membuat anak-anak terjerumus ke dalam masalah sosial seperti kriminalitas, kehamilan usia dini, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan pendidikan. Akibatnya, banyak anak mengalami penurunan prestasi dan berisiko tinggi untuk putus sekolah.

 Upaya Meningkatkan Akses Pendidikan

Untuk mengatasi berbagai masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan semua pihak terkait. Beberapa rekomendasi termasuk:

1. Membangun Infrastruktur Pendidikan: Membangun lebih banyak SMP dan SMA di kecamatan yang tidak memiliki fasilitas pendidikan.
2. Peningkatan Akses Internet dan Listrik: Memperluas akses internet dan listrik ke satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil, agar pembelajaran digital dapat diterapkan.
3. Program Penyuluhan dan Dukungan Keluarga: Memberikan dukungan kepada keluarga untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam masalah sosial.
4. Akreditasi Layanan Pendidikan Nonformal: Meningkatkan akreditasi PKBM dan SKB agar pendidikan nonformal dapat lebih diterima dan bermanfaat.
5. Kampanye Kesadaran Sosial: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak, termasuk yang berasal dari kelompok rentan.

Baca juga : Rahasia Sukses Sistem Pendidikan Finlandia yang Tanpa Ranking

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka anak tidak bersekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.