Waka MPR Dorong Evaluasi Segera Dilakukan terhadap Perencanaan Anggaran Pendidikan
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak agar evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran pendidikan segera dilakukan. Langkah ini dianggap penting agar alokasi dana yang telah dianggarkan negara benar-benar dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Indonesia.
“Kami melihat bahwa masalah utama terletak pada perencanaan anggaran yang tidak dijadikan acuan yang tepat. Pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi ketentuan UU APBN tanpa mempertimbangkan secara mendalam kebutuhan nyata di sektor pendidikan,” ungkap Lestari Moerdijat, yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ yang diadakan oleh Komisi X DPR RI di Jakarta pada Sabtu (7/9).
Alokasi Anggaran Seringkali Tidak Tepat Sasaran
Dalam diskusi tersebut, Lestari menyoroti bahwa selama ini alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, yang diamanatkan oleh undang-undang, belum dilaksanakan dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada sering kali tidak tepat sasaran.
Selain itu, Lestari menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten terhadap realisasi anggaran pendidikan, bahkan hingga tingkat paling bawah. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas.
Lestari juga mengungkapkan bahwa banyak kasus pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran ditemukan di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Baca juga : 10 Institusi dengan Publikasi Ilmiah Terbanyak di Indonesia
Dia berharap agar pengawasan terhadap pengalokasian anggaran menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua anak bangsa.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami, serta Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.
