Membenahi Akses Pendidikan Kedokteran
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik pemerintah atas wacana impor dokter asing sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia. Menurut Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmy Alaydroes, langkah yang lebih tepat adalah dengan meningkatkan program pendidikan kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
Fahmy menekankan pentingnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan kedokteran. “Peningkatan ini penting untuk memastikan tersedianya dokter umum berkualitas di setiap daerah di Indonesia,” ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis.
Kebijakan Impor Dokter Asing dapat Mengancam Eksistensi Dokter Lokal
Dia juga menyoroti bahwa kebijakan impor dokter asing dapat mengancam eksistensi dokter-dokter lulusan lokal serta menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan lulusan fakultas kedokteran di Indonesia. “Saatnya pemerintah memberikan dukungan penuh pada lulusan kita untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di Tanah Air,” tambah Fahmy.
Pada kasus yang menghebohkan, pemberhentian Prof. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) karena kritiknya terhadap rencana impor dokter asing juga menjadi perhatian serius. Fahmy menilai hal ini sebagai bentuk represi terhadap kebebasan akademisi dalam menyampaikan pendapat kritis. “Jika kita biarkan hal ini terus berlanjut, kampus-kampus kita akan kehilangan kebebasan akademis mereka,” tegasnya.
Sebelumnya, Prof. Budi Santoso dipecat dari jabatannya setelah menyuarakan penolakan terhadap rencana Kementerian Kesehatan untuk membuka pintu bagi praktik dokter asing di Indonesia. Rektorat Universitas Airlangga telah mengonfirmasi pemecatan tersebut, yang menuai sorotan dari berbagai kalangan akademisi dan masyarakat.
Baca juga : 5 Pilihan Karier Menarik di Korea Selatan
Dengan demikian, perbaikan sistem pendidikan kedokteran dan dukungan penuh terhadap lulusan lokal merupakan langkah yang lebih strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan nasional. “Pemerintah harus fokus pada solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk memastikan kemandirian sumber daya manusia di bidang kesehatan,” pungkas Fahmy.
Artikel ini mencerminkan keprihatinan serius dari Komisi X DPR RI terhadap kebijakan pendidikan dan kesehatan nasional, serta mendesak pemerintah untuk bergerak menuju solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi kekurangan dokter di Indonesia.
