Janji Menag dalam Meningkatkan Tunjangan Guru Honorer
Isu terkait kesejahteraan guru honorer, khususnya yang mengajar di madrasah, masih menjadi perhatian serius. Banyak guru honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang masih berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu contoh yang mencuat belakangan adalah kisah Alvi Noviardi, seorang guru honorer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sukabumi. Alvi telah mengabdi selama 36 tahun namun harus mencari penghasilan tambahan sebagai pengepul barang bekas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi permasalahan ini, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer, termasuk mereka yang mengajar di madrasah. Dalam sebuah wawancara dengan detikJabar pada 19 November 2024, Nasaruddin mengungkapkan bahwa Kemenag sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya dalam hal pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Menurut Nasaruddin, pihaknya akan memberikan perhatian khusus kepada guru agama yang mengajar di sekolah umum, serta guru agama yang mengajar di pesantren, yang juga berada di bawah naungan Kementerian Agama. “Kami telah mengadakan rapat dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengenai hal ini. Tidak hanya guru agama di sekolah umum, tapi juga di pondok pesantren, kami juga memberikan perhatian melalui Kemenag,” ujar Nasaruddin.
Namun, ia juga menambahkan bahwa perhatian yang diberikan oleh kedua kementerian tersebut akan dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara. “Insya Allah, perhatian khusus ini akan diberikan secara bertahap. Kami memahami bahwa kemampuan keuangan negara terbatas, namun kami terus berusaha agar masalah ini bisa segera teratasi,” jelasnya. Meskipun demikian, Nasaruddin mengungkapkan harapannya agar masalah kesejahteraan guru honorer dapat segera ditemukan solusinya dengan dukungan dan doa dari masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga menyatakan bahwa mereka tengah berupaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru agama, baik di sekolah umum maupun di lembaga pendidikan agama. Dalam pertemuan antara kedua menteri pada 18 November 2024 di kantor Kemendikbud, mereka membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk mempercepat proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi para guru agama.
Penting untuk dicatat bahwa saat ini, antrean untuk mengikuti PPG cukup panjang, bahkan mencapai 30 hingga 50 tahun. Hal ini menyebabkan banyak guru agama yang masih belum bisa mengikuti program tersebut, meskipun sudah lama mengabdi. Untuk itu, Nasaruddin dan Mu’ti berkomitmen untuk mencari solusi agar antrean tersebut dapat dipangkas, khususnya bagi guru agama.
Nasaruddin berharap agar Kemenag dan Kemendikbud bisa berkolaborasi lebih erat agar para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat segera menyelesaikan PPG pada tahun depan. “Kami berharap agar pada tahun 2025 atau paling lambat 2026, seluruh guru PAI dan mapel umum di madrasah bisa menyelesaikan PPG,” tutur Abdul Mu’ti.
Secara keseluruhan, janji yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar dan Abdul Mu’ti menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer di madrasah. Meskipun prosesnya tidak dapat dilakukan secara instan, upaya kolaborasi antar kementerian memberikan harapan bagi para guru yang telah lama mengabdi namun masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Harapannya, dalam waktu dekat, kesejahteraan guru madrasah dapat ditingkatkan, serta proses pendidikan yang lebih baik dapat tercipta bagi seluruh tenaga pengajar di Indonesia.
