1.700 Kuota untuk Mendaftar Sebagai Guru Kontrak
Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan arahan kepada guru honorer untuk mengikuti rekrutmen sebagai tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) yang akan dibuka pada bulan Agustus 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru honorer di Jakarta untuk memperoleh status guru kontrak melalui prosedur yang resmi dan sesuai ketentuan.
Kesempatan bagi Guru Honorer
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam keterangan yang dilansir oleh Antara pada Senin (22/7/2024), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyediakan 1.700 formasi untuk guru KKI. Tujuan dari pembukaan kuota ini adalah untuk memastikan bahwa guru-guru honorer dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
“Kami menginginkan agar 4.000 guru honorer di Jakarta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menjadi guru KKI sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Heru Budi.
Lebih lanjut, Heru Budi juga menjelaskan bahwa setelah 1.700 guru honorer berhasil tersaring sebagai guru kontrak, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kesempatan kembali pada tahun 2025 untuk 2.300 guru honorer lainnya.
“Silakan persiapkan diri, ikuti tes, dan prosedur yang berlaku. Seleksi akan meliputi wawancara dan proses lainnya sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Harapannya Guru Honorer di DKI Jakarta Mendapatkan Haknya Secara Layak
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa guru-guru honorer di DKI Jakarta mendapatkan hak-haknya secara layak. Heru Budi juga menegaskan pentingnya agar kepala sekolah tidak merekrut guru tanpa izin dari Dinas Pendidikan.
“Sebelumnya, ada kecenderungan kepala sekolah merekrut guru secara sporadis tanpa izin yang menyebabkan kondisi yang tidak teratur,” jelasnya.
Kondisi kekurangan guru di Jakarta juga menjadi perhatian serius Pemprov DKI. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa Jakarta saat ini menghadapi kekurangan sekitar 7.000 guru. Oleh karena itu, rekrutmen guru KKI atau kontrak akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Dalam rapat dengan Kemendikbud, kami juga berdiskusi untuk membuka 1.900 formasi untuk ASN dan P3K. Jadi, totalnya cukup banyak. Tahun depan, kami akan menambah lagi formasi ini,” kata Budi Awaluddin.
Baca juga : Tujuan Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA
Upaya ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia serta kebutuhan dari pemerintah pusat terkait alokasi guru P3K dan ASN.
“Dana dan kebutuhan ini juga akan dipertimbangkan sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” tutupnya.
