Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Dalam pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, pemerintah memperkenalkan dua skema PPPK, yaitu PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu (part time). Konsep PPPK paruh waktu dirancang sebagai alternatif untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan oleh penghapusan tenaga honorer. Berikut adalah rincian penting mengenai perbedaan antara kedua skema tersebut.
Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
- Gaji
PPPK paruh waktu menawarkan gaji yang disesuaikan dengan jam kerja yang lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu. Gaji ini umumnya lebih rendah karena para PPPK paruh waktu hanya bekerja beberapa jam dalam sehari atau dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Guspardi Gaus, anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR, mengungkapkan bahwa gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan beban kerja yang lebih ringan. “Gajinya tentu tidak sama antara mereka yang bekerja 2 jam dengan yang bekerja 8 jam,” jelas Guspardi dalam wawancara dengan detikFinance pada 10 Juli 2023. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah dalam belanja pegawai.
- Waktu Kerja
PPPK paruh waktu akan bekerja sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan dalam kontrak, yang berarti mereka tidak diharuskan berada di kantor sepanjang hari seperti PPPK penuh waktu. Skema ini memberikan fleksibilitas lebih bagi PPPK paruh waktu untuk mengatur jadwal mereka. Guspardi menjelaskan bahwa skema ini juga memberikan status ASN kepada mantan tenaga honorer, tanpa harus sepenuhnya meninggalkan pekerjaan mereka yang lain. Ini berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga stabilitas pekerjaan dan pendapatan mereka.
- Fleksibilitas dan Kewajiban
PPPK paruh waktu menawarkan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan PPPK penuh waktu. Mereka dapat memiliki pekerjaan sampingan atau kegiatan lain di luar tugas resmi mereka sebagai PPPK. Kewajiban mereka hanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sedangkan PPPK penuh waktu memiliki kewajiban penuh untuk hadir dan melaksanakan tugas selama jam kerja kantor. Fleksibilitas ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer yang ingin tetap bekerja dengan status ASN sambil menjaga kestabilan pendapatan mereka.
- Proses Evaluasi
PPPK paruh waktu juga akan melalui proses evaluasi kinerja untuk kemungkinan peralihan ke status PPPK penuh waktu. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kinerja, kemampuan, dan kecocokan mereka dengan tugas yang diberikan. Jika memenuhi kriteria, mereka dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, yang biasanya disertai dengan peningkatan gaji dan tanggung jawab kerja.
- Pengelolaan Anggaran
Dengan adanya skema PPPK paruh waktu, diharapkan pemerintah dapat mengelola anggaran lebih efisien. PPPK paruh waktu memungkinkan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran terkait gaji tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ini merupakan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sambil tetap memberikan kesempatan kerja bagi tenaga honorer yang terdampak kebijakan.
Skema PPPK paruh waktu ini merupakan langkah penting dalam penyesuaian kebijakan pengadaan ASN yang diharapkan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan dan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak.
