Masa B.J. Habibie: Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia
Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, B.J. Habibie mengambil alih kepemimpinan, menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hubungan luar negeri Indonesia. Bagaimanakah dinamika hubungan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie? Mari kita telaah lebih lanjut.
Indonesia dalam Krisis Ekonomi
Meskipun Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi yang serius, kebijakan politik luar negeri Indonesia masih cenderung mendekati negara-negara Barat. Habibie tetap mengandalkan bantuan finansial dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis tersebut.
Untuk memulihkan ekonomi yang terpuruk, Habibie mengambil langkah penting dengan memisahkan Bank Indonesia (BI) dari Pemerintah. Langkah ini bertujuan agar Presiden tidak lagi terlibat dalam kebijakan moneter BI, memastikan profesionalisme dan objektivitas dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS, yang krusial dalam menghadapi krisis ekonomi.
Keputusan ini, yang didorong oleh dorongan IMF, membuktikan dirinya sebagai langkah rasional. Pemisahan BI dari campur tangan politik pemerintah menghindari potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta memungkinkan BI berfungsi sebagai bank sentral yang tidak dipengaruhi oleh intervensi politik.
Hasilnya, nilai tukar rupiah berhasil pulih, dari Rp 15.000 per dolar AS pada Juni 1998 menjadi sekitar Rp 6.700 per dolar AS pada Juni 1999, mengukuhkan kesuksesan Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi.
Isu Timor Timur
Isu Timor Timur menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintahan Habibie. Meskipun Indonesia sebelumnya menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Australia, terjadi ketegangan terkait situasi di Timor Timur.
Pada 1975, Indonesia menduduki Timor Timur secara agresif, yang mengakibatkan kematian lima wartawan Australia. Meskipun situasi kemudian membaik, terjadi kembali ketegangan saat peristiwa Santa Cruz pada 1991, yang mencoreng nama Indonesia di mata masyarakat internasional.
Tekanan dari masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat dan Australia, membuat Indonesia harus berhadapan dengan kritik terkait pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada 1998, tekanan semakin meningkat dengan ancaman penundaan bantuan dari Amerika Serikat dan dukungan terbuka untuk kemerdekaan Timor Timur dari Australia.
Baca juga : Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Gus dur
Menghadapi tekanan ini, Indonesia memutuskan untuk memberikan jajak pendapat kepada rakyat Timor Timur pada tahun 1999. Hasilnya menunjukkan mayoritas memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia, dan pada akhirnya, Timor Timur lepas dari NKRI.
Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia yang Kompleks
Masa pemerintahan B.J. Habibie ditandai dengan dinamika hubungan luar negeri Indonesia yang kompleks. Meskipun menghadapi krisis ekonomi yang serius, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendekati Barat, sementara isu Timor Timur menjadi fokus perhatian dunia internasional.
Langkah-langkah Habibie dalam memisahkan BI dari Pemerintah dan mengatasi krisis ekonomi berhasil, sementara isu Timor Timur menunjukkan kompleksitas hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional.
Dengan demikian, masa pemerintahan Habibie memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia mengelola hubungan luar negerinya dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang kompleks.
