Harapan Guru Honorer untuk Menteri Mu’ti

Pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, para guru honorer di Indonesia mengutarakan harapan besar mereka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, terkait peningkatan kesejahteraan dan kesempatan bagi mereka untuk bergabung sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut adalah beberapa harapan yang disampaikan oleh para guru honorer, terutama dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Harapan Guru Honorer

1. Formasi PPPK untuk Fresh Graduate Diana Cristiana Da Costa Ati, seorang guru SD di Distrik Minyamur, Papua Selatan, berharap agar Kemendikdasmen membuka formasi guru PPPK untuk lulusan baru atau fresh graduate. Diana menekankan bahwa banyak lulusan pendidikan guru yang ingin mendaftar, namun terkendala oleh aturan teknis yang mengharuskan mereka terdaftar di Dapodik dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Diana juga mengusulkan pembentukan satuan gugus tugas (Satgas) yang terdiri dari guru-guru muda yang pernah bertugas di daerah 3T untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kebutuhan guru di daerah tersebut.
2. Kesejahteraan Guru Guru honorer dari daerah pedalaman, seperti Yustina Nona Beda yang mengajar di SMP Persiapan Kaptel, Merauke, Papua Selatan, berharap kesejahteraan guru diperhatikan. Yustina menyoroti tantangan yang dihadapi oleh guru di daerah terpencil, seperti akses jalan yang sulit dan jaringan komunikasi yang terbatas. Ia meyakini bahwa dengan peningkatan kesejahteraan guru, kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan.

Sri Hastuti, Kepala Sekolah SMP Yayasan Tunas Karya di Deli Serdang, Sumatera Utara, juga menekankan hal yang sama. Sri mengungkapkan bahwa guru honorer yang sudah lama mengabdi, seperti dirinya yang telah 21 tahun mengajar di sekolah swasta, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, terutama dalam hal pengajuan inpassing.

Kebijakan Kemendikdasmen dan Kado HGN 2024

Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen mendengarkan aspirasi ini. Pada perayaan puncak HGN 2024, Prabowo mengumumkan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru pada tahun 2025 akan meningkat menjadi Rp 81,6 triliun. Kenaikan anggaran ini akan mencakup guru ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non-ASN, dengan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru non-ASN menjadi Rp 2 juta per bulan. Namun, syaratnya adalah guru harus lulus sertifikasi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Selain itu, Kemendikdasmen juga menyampaikan kebijakan baru untuk membantu guru honorer dan meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain:

• Pelatihan berbasis Bimbingan Konseling dan Pendidikan Nilai, yang dimulai pada November 2024.
• Pengurangan beban administrasi, yang mulai berlaku pada tahun 2025 untuk sekolah negeri dan swasta, agar guru dapat lebih fokus pada pengajaran.
• Kebijakan guru ASN mengajar di sekolah swasta, yang kini tengah menunggu terbitnya surat keputusan menteri.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap aspirasi para guru, terutama yang mengajar di sekolah swasta dan daerah 3T.

Baca juga : Bantuan Studi untuk Guru yang Belum D4-S1 Mulai Tahun Depan

Harapan-harapan dari guru honorer terkait formasi PPPK untuk lulusan baru dan peningkatan kesejahteraan kini mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan adanya kebijakan yang mengakomodasi kesejahteraan guru dan perbaikan sistem administrasi pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.